JAKARTA - Republik Indonesia siap mempunyai presiden baru pada 20 Oktober mendatang, setelah masa jabatan Presiden Jokowi habis. Dari tiga kandidat, quick count dan real count mengisyaratkan pemenang Pemilu 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Di antara seabrek program yang dijanjikan Paslon 02, masyarakat begitu antusias menunggu penerapan program makan siang gratis bagi pelajar se-Indonesia. Hal ini pun makin santer manakala pemerintah secara eksplisit mengonfirmasi telah membahas program ikonik ini dalam Sidang Kabinet Paripurna I di akhir Februari.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menegaskan, program makan siang dan minum susu gratis untuk anak sekolah dan pesantren merupakan salah satu program prioritas dalam visi-misi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto‐Gibran Rakabuming Raka.
Katanya, program yang terdengar sederhana ini sebenarnya memiliki tujuan yang luar biasa, sekaligus akan memberikan dampak positif sangat strategis dalam beberapa bidang. Utamanya, pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas sejak dini.
Kemudian, efeknya adalah penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor industri pangan dan jasa boga, peningkatan produksi pangan nasional, perbaikan tata kelola rantai pasok pangan nasional, hingga berpengaruh pada kualitas pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih stabil dan mandiri.
Dalam hitungan pihak Prabowo-Gibran, program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Dalam dokumen Visi, Misi dan Program pasangan ini disebutkan, program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuhnya pada tahun 2029.
“Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun per tahun,” jabar Budiman, Sabtu (17/2).
Dengan begitu, Budiman memperkirakan, secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran.
Belakangan, tampaknya terjadi perubahan jumlah target program ini, menjadi 80 juta penerima manfaat, sebagaimana mengacu misi nomor 1 dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Estimasi kasar, pelaksanaan program makan siang gratis secara penuh butuh dana sekitar Rp288 triliun per tahun.
Di sisi pemerintah, Menko Ekonomi Airlangga menjabarkan, target penerima program sementara ini bisa mencapai 70,5 juta orang. Yang disasar adalah anak balita, TK, SD, dan SMP hingga madrasah. Estimasinya, target ini membutuhkan anggaran hingga Rp253,8 triliun.
Dalam data makan siang gratis Kemenko Ekonomi yang masih belum dibuka, anggaran program makan siang gratis dapat menurun menjadi sekitar sepertiga dari total biaya awal, asalkan program ini hanya diterapkan kepada anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah.
Pelajari Program Makan Siang
Pada 29 Februari 2024, Kemenko Ekonomi menghadiri undangan kegiatan simulasi program makan siang untuk siswa SD dan SMP di Tangerang. Berdasarkan pemantauan model percontohan makan siang gratis siswa SD dan SMP Tangerang, pemerintah melihat peluang untuk mengimplementasikan program ikonik ini dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah pun juga membuka opsi pembiayaan lain yang bisa diterapkan dalam program ini.
“Karena model (program) untuk SD dan SMP, kita relatif punya sistem dan pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS yang secara spesifik itu bisa dibuat,” terang Menko Airlangga.
Beragam pihak pun menanggapi. Kebanyakan kontra dengan keinginan menggunakan dana BOS untuk makan sigan gratis itu. Adapun, pembahasan anggaran program makan siang dalam APBN masih menunggu pengumuman final pemenang Pemilu 2024 oleh KPU.
“Karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang,” kata Menko Airlangga dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (8/3).
Staf Ahli Kemenko Ekonomi Ahmed Zaki Iskandar membenarkan skema BOS dalam mendukung program makan siang nantinya. Namun, dia menegaskan, akan ada dana lain yang digunakan dalam pelaksanaannya, yang tidak mengambil anggaran Dana BOS utama.
Skema ini menurutnya tepat, karena pelaksanaan program ini sendiri dilaksanakan pada lokus sekolah, bukan rumah perorangan. “(Perlu) digarisbawahi, (anggaran program makan siang) di luar atau tidak mengutak-atik (Dana) BOS reguler yang sekarang berjalan, jadi ini BOS tambahan,” papar Zaki menambahkan keterangan Menko Airlangga.
Soal besaran anggaran program yang diisukan menyentuh hingga Rp400 triliun tidak akan digelontorkan secara gelondongan besar, namun bertahap.
Belum Final, Fiskal Masih Digodok
Di tengah uji coba, pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis ini memang masih belum bisa dipastikan.
Ketika ditemui saat Rakornas Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan 2024, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata enggan memberi tanggapan apapun terkait kesiapan anggaran maupun exercise fiskal pemerintah soal program makan siang gratis yang akan dijalankan ke depan.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti. Namun, dia mengakui saat ini pemerintah masih terus menghitung dan melakukan simulasi 4-5 skema terkait program makan siang gratis.
Secara umum, Adiningga menjelaskan, penyimulasian itu memang sudah jadi tugas perencanaan dari PPN/Bappenas setiap tahunnya. Hal ini juga tidak ada bedanya dengan kondisi hari ini, saat Indonesia akan memiliki pemerintahan anyar.
“Itu kan biasa Bappenas selalu menyiapkan transisi, makanya RPJMN itu adalah untuk periode 5 tahun ke depan, ini pekerjaan biasa…Simulasinya belum bisa dan belum boleh dikeluarin, kita masih terus simulasi,” kata Amalia usai Peresmian Data Indeks Desa, Jakarta, Senin (4/3).
Intinya, lanjut Amalia, program makan siang termasuk program-program baru lainnya sebagai janji politik pemerintah baru akan disinergikan dengan pemerintah saat ini ke dalam RPJMN ke depan. Karena itu, lewat rancangan teknokratis, pemerintah sekarang akan mengombinasikan antara program eksisting dengan program baru.
“Nanti pas (momen) teknokratis-politik (beres), jadilah RPJMN yang akan ditetapkan oleh Perpres di Januari 2025,” singkatnya.
Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo pada kesempatan berbeda menerangkan, kini Kemenkeu sedang menyiapkan KEM-PPKF sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025. Timing masuknya pembahasan program makan siang gratis ke dalam pembicaraan tersebut sudah relatif pas.
Menurutnya, Presiden Jokowi pasti sudah mempertimbangkan momentum pilpres masuk dalam pembicaraan kabinet untuk kesiapan fiskal ke depan. Terlebih, Kementerian/Lembaga akan menyerahkan usulan pagu belanja sehingga program makan siang gratis perlu ditambahkan ke dalam pagu tersebut.
“Karena itu, program seperti makan siang gratis perlu ditambahkan dalam pagu tersebut, jika akan dilaksanakan per Januari 2025,” kata Drajad kepada Validnews, Rabu (28/2).
Dihantui Pelebaran Defisit APBN
Di lain pihak, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengaku khawatir terhadap pelaksanaan program makan siang gratis. Pasalnya, implementasi program itu punya efek yang cukup menyeramkan pada pelebaran defisit APBN ke depan hingga 3-3,25% dari PDB, atau ada di atas batas yang dibolehkan UU di kisaran 3%.
Dengan catatan, asumsi skenario tersebut terjadi tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan serta realokasi anggaran yang cukup substansial. Dirinya pun meyakini, keputusan menjalankan program akan berimbas pada peningkatan penerbitan utang baru.
Catatan Validnews, gelontoran program perlinsos pemerintah yang dilaksanakan jor-joran pada awal tahun ini saja disinyalir bisa menaikkan defisit fiskal secara dramatis, dari patokan awal mentok di kisaran 2,29-2,3% menjadi 2,8%.
Bhima sendiri tak habis pikir jika pemerintah tetap menjalankan program ini dibiayai lewat uang pajak. Pertanyaan besarnya, pemerintah akan menyasar atau mengumpulkan pajak siapa? Kelas menengah lewat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai/PPN?
“Kalau begitu (rencananya), gawat sekali ke tekanan daya beli (kelas menengah). Sementara, kita berharap ada pajak kekayaan kok rasanya sulit sekali,” papar Bhima ke Validnews, Senin (4/3).
Memang, akunya, implementasi program ini berpeluang besar menurunkan angka gizi buruk nasional. Namun, pemerintah juga diharap tak menutup mata, hitung-hitungan yang ada malah mengindikasikan kelas menengahnya makin sulit akibat beban pajak tadi.
Soal defisit fiskal yang melebar, Bhima mengingatkan, berpotensi membuat lembaga pemeringkat utang global berpikir ulang untuk menjaga peringkat di level positif. Hal yang ada, peringkatnya malah akan anjlok (downgrade) terhadap peringkat utang Indonesia saat ini.
Sebagai konteks, utang pemerintah sudah tembus mencapai Rp8.253,09 triliun di awal 2024. Meski demikian, S&P, Fitch, Moody’s, R&I, dan JCR tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level investment grade.
Bhima melanjutkan, rapor peringkat utang yang turun berakibat pada bunga utang Indonesia yang dibayar lebih mahal. “Terlepas dari warning Bank Dunia, memang lima tahun ke depan, masalah disiplin fiskal jadi isu penting agar APBN tetap dipandang pruden,” bebernya.
Hitungan Awal Alokasi Tak Realistis
Pertanyaan ini tak hanya diungkapkan Bhima. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mencermati lebih jauh. Dia merasa janggal dengan anggaran program yang direncanakan sebesar Rp15 ribu/anak. Terlebih, bila implementasinya benar-benar berniat dijalankan di kantong kemiskinan yang banyak tersebar di luar Jawa dan remote area.
Menurutnya, anggaran sampingannya berpeluang bisa lebih besar dari itu.
Realistis saja, pelaksana mesti menyiapkan ongkos-ongkos lain yang dibutuhkan untuk memastikan program makan siang itu sampai ke penerima manfaat, entah ongkos koordinasi, mobilisasi, hingga pengiriman.
“Ini kan dibutuhkan di samping Rp15 ribu per orang itu. Sebagaimana program bansos juga lah, yang dihitung kan bukan hanya besaran bansos yang didapatkan per orang dikali jumlah orang, namun ada biaya-biaya lain yang perlu diperhitungkan,” ungkapnya dalam perbincangan kepada Validnews, Senin (4/3).
Untuk menyempurnakan iktikad baik pemerintah baru juga, Faisal mengusulkan, pelaksanaan makan siang gratis tidak perlu menggunakan brand new program. Lebih baik, pelaksanaannya disinergikan dengan program pemerintah yang sudah berjalan optimal.
Bisa datang dari Dana Desa yang diperuntukkan besar untuk desa-desa terbelakang, sebagiannya bisa diwajibkan untuk menjalankan makan siang gratis. Bisa juga dari program perlinsos-bansos yang dikawinkan dengan makan siang gratis. Begitu pula pengadaan untuk UMKM yang kemungkinan juga bisa diterapkan begitu.
“Tujuannya, ya untuk itu tadi, efisiensi anggaran dan lebih tepat sasaran… Jadi disiapkan dulu secara matang desain programnya, supaya lebih efektif mencapai tujuan dan efisien dari segi anggaran APBN,” ucapnya.
Tentang itu, Drajad menjelaskan, berdasarkan harga berlaku, patokan alokasi anggaran program sebesar Rp15 ribu/anak merupakan unit biaya yang telah dibahas selama ini. Namun, besaran ini juga akan relatif dinamis dan dapat berubah menyesuaikan pada kondisi riil nantinya.
“Pada saat dijalankan 2025, cukup-tidaknya tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan. (Sekali lagi), ini baru patokan awal, toh postur belanja negara 2025 saja belum selesai disusun,” kata Drajad yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar PAN.
Program Mesti Lebih Spesifik
Faisal kembali menegaskan, program makan siang gratis untuk pelajar nanti jelas membutuhkan penyesuaian holistik, agar tidak terlalu membebani APBN. Hal ini diperlukan karena menyangkut efisiensi anggaran.
Lalu, demi tepat sasaran dan efektivitas, pemerintah juga harus mempertajam sasaran program yang akan dijalankan. Kalau berniat mencegah stunting, mengatasi kemiskinan, dan peningkatan gizi anak-anak sekolah, program bisa saja hanya ditujukan kepada kalangan tidak mampu.
Faisal meyakini, mestinya penggunaan anggaran tidak akan sebesar estimasi di awal program disampaikan sebagai janji politik paslon 02. Karena programnya jadi lebih terfokus pada skala prioritas dari sisi sasaran maupun daerahnya.
Adapun Bhima tak keberatan, apabila sumber pembiayaan program makan siang gratis ini berasal dari bongkar-pasang duit di tubuh pemerintah sendiri. Misalnya, menghemat anggaran perjalanan dinas maupun proyek infrastruktur yang belum urgen. Dengan demikian, efeknya akan berlaku positif pada pengelolaan defisit APBN.
Hanya saja, Bhima masih berharap, implementasi program ini oleh pemerintah nantinya dijalankan secara kecil-kecilan di awal, sembari trial-error program.
Dia tetap berharap, pemerintah baru nanti lebih baik menjalankan program lain yang punya efek ekonomi besar terlebih dahulu; tak hanya mengangkat kelompok bawah tapi juga memperkuat ekonomi kelas menengah.
“Ya lebih baik prioritas ke (program) industrialisasi, daripada makan siang gratis,” selorohnya.
