Perubahan iklim, telah menjadi tantangan terbesar di bidang lingkungan selama beberapa dekade terakhir. Fenomena ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan alam, sosial dan ekonomi. Eskalasinya, bahkan diperkirakan terus menguat dalam beberapa dekade mendatang.

Menariknya, aspek lingkungan tidak akan pernah lepas dari aspek sosial. Lingkungan yang terdampak, tidak hanya soal degradasi ekosistem alam, tapi juga kerugian secara sosial-ekonomi yang berpotensi meningkatkan kerentanan sosial yang efeknya bisa berbeda antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya. 

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, muncul konsep ekonomi sirkular. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip merancang limbah dan polusi, mempertahankan nilai bahan dan produk, serta menjaganya tetap ekonomis, inklusif dan berkeadilan. Singkatnya, pada metode ini, nilai suatu produk usang, berpotensi untuk menciptakan nilai yang baru. 

Saat ini, ekonomi sirkular dianggap berperan sangat penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Bahkan, secara global pun model ekonomi memang telah mengarah secara sirkular. 

Meski demikian, upaya tersebut bukanlah “peluru perak” yang membantu secara total perlindungan lingkungan. Apalagi, upayanya pun belum signifikan. Berdasarkan laporan UNDP (2023), ketika kebutuhan mendesak untuk beralih ke ekonomi sirkular, ekstraksi material justru meningkat setiap tahun dengan kecenderungan sirkular yang menurun, dari 9,1% pada 2018 menjadi 7,2% pada 2023. 

Artinya, kendati aksi hijau digaungkan, di hulu, kita justru cenderung menggunakan lebih banyak bahan mentah alias lebih boros. Dengan kata lain, terjadi peningkatan beban signifikan terhadap lingkungan dan tentunya turut berkontribusi terhadap krisis iklim.

Metafora ekonomi 'hijau' memang menarik jika menggunakan frasa sirkular, bebas limbah dan sebagainya. Sekalipun, tentu saja belum belum tentu berkelanjutan. Pertanyaannya, bisakah ekonomi membentuk lingkaran sempurna (sistem loop tertutup)?

Paradoks Limbah Sebagai Sumberdaya
Penerapan konsep sirkular, memang tidak secara otomatis berarti berkelanjutan. Hal ini sama seperti ketika suatu produk dapat didaur ulang, tidak otomatis berarti produk tersebut 100% dapat didaur ulang. Dalam banyak kasus, satu produk menggunakan banyak bahan berbeda, sehingga produk hasil daur ulang memiliki batasan tertentu.

World Economic Forum (WEF) 2022 sendiri, memiliki daftar tingkat daur ulang untuk beberapa jenis bahan. Misalnya secara global, dari 53,6 juta metrik ton volume limbah elektronik pada 2019, hanya 17,4% yang didaur ulang. Di sektor pangan, sekitar 40% makanan yang diproduksi justru terbuang sia-sia.

Secara khusus, untuk produk plastik yang beragam jenisnya, sekitar 36% dari semua plastik yang diproduksi digunakan untuk membuat kemasan dan 85% di antaranya berakhir di tempat pembuangan sampah. 

Hal ini disebabkan dalam banyak kasus, daur ulang plastik justru lebih mahal dan rakus energi, dibandingkan membuat plastik dari bahan mentahnya. Kondisi ini tak ayal justru berkontribusi pada rendahnya tingkat daur ulang.

Keterbatasan sifat bahan, teknologi manufaktur dan pemrosesan ulang dapat menjadi hambatan yang berarti di era transisi saat ini. Belum lagi, adanya kontaminasi, bahan beracun, umur pakai, dan sebagainya secara tidak langsung telah menetapkan batasan tentang seberapa melingkar ekonomi yang terbangun (Corvellec et. al., 2022).

Bahkan, ketika limbah dapat menjadi bahan baku, pertanyaan lanjutannya, seberapa besar limbah tersebut dapat memenuhi kebutuhan bahan baku? Hambatan antar sektor usaha turut menentukan ketercapaian konsep sirkular. Jika di salah satu sektor usaha tertentu, seperti barang manufaktur, konsep sirkular dapat diterapkan sepanjang rantai nilai produknya, di sektor lain batasan yang ada mungkin sulit diterapkan.

Walaupun efisiensi penerapan prinsip daur ulang ini tercapai, dalam jangka panjang, dengan semakin meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya, justru akan semakin meningkatkan konsumsi sumber daya. Dalam hal ini adanya kemungkinan apa yang disebut sebagai Paradoks Jevons, dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Giampietro & Mayumi, 2018).

Menurut Gillingham (2018), peningkatan efisiensi menjadi pemicu efek rebound saat pemasaran produk sekunder dari hasil daur ulang meningkat dan meluas, sehingga akan meningkatkan permintaan limbah sebagai bahan baku daur ulang. Ketika konsumsi meningkat dan bentuk sirkular pun secara otomatis akan melebar.

Akibatnya, pemenuhan bahan baku bukan lagi berasal dari daur ulang, akan tetapi harus tetap dipenuhi dari bahan mentahnya. Jadi, alih-alih membentuk lingkaran dengan efisiensi sebagai outcome utamanya, peningkatan konsumsi produk sekunder, justru akan membentuk model yang spiral.

Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi sirkular bukan hanya sekadar daur ulang, akan tetapi adanya proses mulai dari menentukan strategi bisnis, teknologi baru, bahan baku, desain produk, dan aliran sirkular termasuk keterkaitan antar sektor usaha.  

Keberlanjutan Sosial
Berakar kuat pada kelestarian lingkungan, ekonomi sirkular dalam penerapannya juga belum memiliki deskripsi yang jelas, khususnya terkait dimensi keberlanjutan sosial. Prinsip yang terbangun cenderung mengedepankan sudut pandang manfaat lingkungan dan ekonomi.

Nyatanya, manfaat sosial seringkali tak tercapai. Dengan demikian, kerangka ekonomi sirkular belum tentu memenuhi semua dimensi keberlanjutan. Padahal pembangunan berkelanjutan membutuhkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan.

Dari perspektif konsumen, Catlin et al. (2017) mencatat, dimensi keberlanjutan sosial dan lingkungan menggaungkan makna dan pemahaman persepsi yang berbeda. Dimensi sosial mencerminkan pemikiran jangka pendek, lokal, dan afektif. Sedangkan dimensi lingkungan mewakili refleksi jangka panjang, global, dan kognitif.

Dalam dimensi sosial, penerimaan publik seharusnya menjadi landasan perilaku pasar yang berpotensi memengaruhi model bisnis pelaku usaha ke arah sirkular. Namun, kurangnya pengetahuan konsumen tentang dampak lingkungan dari barang dan kegiatan industri, dapat menghambat ketercapaian konsep tersebut.

Di samping itu, adanya kebutuhan inovasi, justru menjadikan produk ramah lingkungan cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Betapa tidak, hal ini boleh jadi karena adanya potensi biaya lebih yang harus dikeluarkan melalui investasi awal agar diperoleh desain yang lebih baik. Belum lagi biaya R&D, keahlian teknis, bahan baku, health and safety, dan sebagainya.

Kemudian, konsep sirkular yang berupaya mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, pada produk tertentu hal tersebut menjadi hambatan. Pasalnya, hal tersebut terkait dengan kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang fitur daya tahan produk dan perbaikannya. Termasuk kemungkinan tingginya biaya layanan perbaikan, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap jasa reparasi (European Union, 2018).

Secara lebih luas, ekonomi sirkular meliputi 10R yaitu refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, and recover (Venturini, 2021). Berdasarkan konsep 10R ini, belum semua "R" dapat diterapkan. Pada produk tertentu, misalnya barang elektronik, keinginan konsumen untuk membeli produk refurbish dan repair, justru tidak merekomendasikan banyak pihak.

Akhirnya, pengaruh atau keterlibatan pemangku kepentingan seperti konsumen sangat penting dalam penerapan ekonomi sirkular. Dengan kata lain, selama aspek pertumbuhan ekonomi dari ekonomi sirkular bergantung pada konsumsi produk sekunder, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan ini dalam tahap implementasi justru dapat mengakibatkan tidak adanya dukungan (Millar et. al., 2018).

Alhasil, meskipun dapat dikatakan, sistem lingkaran sempurna akan memberikan aliran material yang lebih berkelanjutan, ketika menempatkan satu dimensi di atas yang lain, apalagi tanpa adanya pertimbangan komprehensif tentang generasi mendatang, justru akan kontradiktif dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

"Green Utopia" dari ekonomi sirkular ini memang seolah jadi tujuan jangka panjang dari upaya semua pihak untuk bergerak menuju "ekonomi hijau". Hanya saja, upaya menuju ke angan-angan tersebut, selayaknya tidak disertakan dengan ekspektasi yang terlalu tinggi.

Bagaimanapun, selama era transisi ini sepertinya kita perlu menakar secara realistis, sudah seberapa hijau kah kondisi dan perilaku kita saat ini?

Referensi:

-Catlin, J.R.; Luchs, M.G.; Phipps, M. Consumer Perceptions of the Social Vs. Environmental Dimensions of Sustainability. J. Consum. Policy 2017, 40, 245–277.

-Corvellec H, Stowell A, Johansson N. Critiques of the Circular Economy. J Ind Ecol. 2022;26: 421–432.

-Giampietro M and K Mayumi. 2018. Unraveling the Complexity of the Jevons Paradox: The Link Between 

-Innovation, Efficiency, and Sustainability. Front. Energy Res., Sec. Sustainable Energy Systems Volume 6 – 2018. 

-Gillingham K. 2018. Policy Brief: The Rebound Effect and the Rollback of Fuel Economy Standards.

-Millar N, E McLaughlin, T Börger, 2018, The Circular Economy: Swings and Roundabouts? Ecological Economics, 158: 11-19. Elsevier.

-UNDP] United nations Development Programme. 2023. What Is Circular Economy and Why Does It Matter? Diakses dari: 

-European Union. 2018. Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy. Final Report Prepared by LE Europe, VVA Europe, Ipsos, ConPolicy and Trinomics. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

-Venturini F. 2021. Circular Economy and Zero Waste for Environmental Education. Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, XXXIII, 1: 143-161.

-[WEF] World Economic Forum. 2022. Top 25 Recycling Facts and Statistics for 2022. World Economic Forum.